Minggu, 10 November 2013

Tulisan Softskill 20 (Menkeu: Kepercayaan antara Petugas dan Wajib Pajak Harus Dibangun)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM   : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Menkeu: Kepercayaan antara Petugas dan Wajib Pajak Harus Dibangun

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI (Menkeu) M. Chatib Basri meminta agar kepercayaan antara wajib pajak dan petugas pajak harus dibangun.

Menurutnya, dengan terbangunnya kepercayaa, petugas pajak akan lebih mudah menjalankan tugasnya, sekaligus membantu tercapainya target pendapatan negara.

"Ke depan kita harus membangun trust antara wajib pajak dgn petugas pajak. Sehingga petugas pajak tidak merasa semua orang tidak mau bayar pajaknya. Si wajib pajak tidak merasa setiap hari dia diperas," kata Chatib seusai Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 dan Fasilitas Pembayaran Pajak Melalui ATM, Senin (11/11/2013). Lebih lanjut Chatib menjelaskan, membangun kepercayaan antara kedua pihak tersebut dimulai dengan hal yang sederhana. Hal yang dimaksud Chatib adalah mengenakan pajak sebesar 1 persen dari omzet kepada pengusaha UMKM.

Dengan membayar pajak tersebut, lanjut Chatib, pengusaha akan memperoleh beragam manfaat. "Ada enggak manfaatnya buat mereka? Ada, mereka tenang pajaknya bayar. Dengan bayar 1 persen mereka eligible untuk tax," jelasnya.

 Analisis : selama ini wajib pajak merasa kesulitan terkait sistem pembayaran pajak. Oleh karenanya, pemerintah memudahkan cara membayar pajak dengan bekerja sama dengan bank-bank sehingga wajib pajak dapat membayar pajak melalui anjungan tunai mandiri (ATM). 

Para petugas pajak kerjasama dengan bank-bank: Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Semua bisa dilakukan dengan ATM. Tujuannya sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana membangun kepercayaan wajib pajak dengan petugas pajak. 

Saat ini yang terpenting adalah membangun kepercayaan. Bila kepercayaan antara wajib pajak dan petugas pajak telah terbangun, maka ia optimis penerimaan pajak akan meningkat.

Sumber :http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/11/1410259/Menkeu.Kepercayaan.antara.Petugas.dan.Wajib.Pajak.Harus.Dibangun 

Tulisan Softskill 19 (Presiden SBY Minta Iklim Investasi Dijaga)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Presiden SBY Minta Iklim Investasi Dijaga

JAKARTA, KOMPAS.com —Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak bekerja keras menjaga iklim investasi guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

"BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2013 sebesar 5,62 persen sehingga kumulatif sampai kuartal III ekonomi kita tumbuh 5,83 persen," kata Presiden melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono, Sabtu (9/11/2013).

Presiden mengatakan, angka yang dikeluarkan oleh BPS itu sudah diperkirakan dan sejalan dengan perlambatan perekonomian global. "Investasi harus terus kita galakkan. Saya minta cegah dan hilangkan hambatan investasi di pusat dan daerah. Beri kemudahan perizinan," katanya.
Kepala Negara mengatakan, belanja negara di pusat dan daerah juga harus dilaksanakan tepat waktu, jangan terlambat. Sementara BPK, BPKP, dan UKP4 harus terus mengawasi penggunaan uang negara tersebut.

Kemudian, Presiden menulis, "Daya beli masyarakat perlu dijaga. Bantuan untuk kaum miskin dan kurang mampu harus berjalan dengan baik." Untuk menopang program itu, Presiden mengatakan penciptaan lapangan kerja harus terus dilakukan. 
 
Analisis : Program KUR dan PNPM serta pembangunan infrastruktur juga harus terus ditingkatkan agar bisa menstabilkan perekonomiaan di indonesia saat ini.
 
Kepala Negara berkeyakinan bila semua pihak menjalankan tugasnya masing-masing, ekonomi nasional akan tetap terjaga serta bisa menahan dampak krisis ekonomi global yang saat ini masih terjadi. Sebaiknya investasi di sekitar daerah harap di cegah dan hambatannya dapat di hilangkan.

Tulisan Softskill 18 (Rupiah Masih Melempem di Hadapan Dollar AS)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM   : 26211720
Kelas : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Rupiah Masih Melempem di Hadapan Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju nilai tukar rupiah awal pekan ini tampaknya masih dalam tren melemah seperti halnya sepanjang sepekan kemarin. Kenaikan dollar AS terjadi atas mayoritas mata uang di kawasan Asia.

Senin (11/11/2013) pagi ini rupiah dibuka turun 0,5 persen ke level Rp 11.479 per dollar AS di pasar spot. Ini merupakan pelemahan lanjutan dari akhir pekan lalu.

Awal pekan lalu adanya rilis indeks manufaktur AS di awal pekan yang di atas estimasi membuat laju nilai tukar dollar AS masih terapresiasi sehingga makin menekan laju nilai tukar rupiah. Menurut riset Trust Sececurities, dollar AS bergerak naik dengan semakin gencarnya spekulasi tapering off akan dipercepat. Di sisi lain, imbas dari rilis kembali defisitnya neraca perdagangan Indonesia masih mewarnai laju pelemahan rupiah.

Padahal terdapat sentimen positif dari kenaikan kepemilikan obligasi oleh asing di pertengahan pekan lalu. Rupiah bergerak di atas target support Rp 11.415 per dollar AS. Hari ini rupiah diproyeksikan bergerak di rentang Rp 11.418-11.390 per dollar AS (kurs tengah BI). 

Analisis : Dollar AS bergerak naik dengan semakin gencarnya spekulasi tapering off akan dipercepat. Di sisi lain, imbas dari rilis kembali defisitnya neraca perdagangan Indonesia masih mewarnai laju pelemahan rupiah. Hal itu akan berpengaruh terhadap perekonomian indonesia yang mengalami inflasi (kenaikan harga).

Banyak masyarakat yang protes atau demo akan hal ini. Namun tetap saja pemerintah tidak meresponnya karena nilai dollar naik dan rupiah masih melempem. Sebaiknya pemerintah harus bisa mengambil sikap dalam hal ini karena ini semua demi mensejahterakan warga negara RI.

Tulisan Softskill 17 (BUMN Belum Bisa Lakukan "Hedging")

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

BUMN Belum Bisa Lakukan "Hedging"

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara ternyata belum bisa melakukan lindung nilai (hedging) kebutuhan dollar AS. Penyebabnya, prosedur standar operasi penerapan lindung nilai masih disusun. Padahal, bank sudah menyosialisasikan layanan lindung nilai bagi nasabah.Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Bistok Simbolon mengemukakan, bank dalam posisi siap melayani lindung nilai atau hedging. ”Nasabahnya yang belum siap hedging,” kata Bistok dalam pelatihan wartawan moneter dan perbankan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2013).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Transaksi Lindung Nilai bagi BUMN. Mengikuti Permen BUMN tersebut, BI menerbitkan Peraturan BI tentang Transaksi Lindung Nilai kepada bank pada 7 Oktober 2013. ”Permen BUMN menyebutkan harus menyusun SOP (standard operating procedures) pelaksanaan hedging,” kata Bistok. 
SOP merupakan prosedur standar operasi. SOP ini menguatkan langkah BUMN melakukan lindung nilai. Dengan SOP, langkah BUMN melakukan lindung nilai kian kuat. Tidak dibayangi tudingan merugikan keuangan negara saat rupiah lebih kuat daripada posisi lindung nilai.
Bistok mengakui ada semacam task force (gugus tugas) melibatkan Kementerian BUMN dan BI. Otoritas task force ini membenahi semua hal lindung nilai, termasuk kesiapan BUMN.
Khusus untuk penyusunan SOP lindung nilai, bank turut membantu. Begitu juga dengan perusahaan BUMN. ”Dengan SOP Lindung Nilai, apabila terjadi kerugian karena transaksi derivatif, maka akan diakui sebagai biaya. Bukan sebagai kerugian negara,” kata Bistok.

Nilai tukar naik turun


BUMN yang butuh dollar AS dalam jumlah besar bisa menggunakan transaksi lindung nilai untuk memenuhi kebutuhannya itu. Transaksi lindung nilai berupa transaksi derivatif valuta asing atas rupiah, antara lain melalui transaksi forward (mendatang) dan swap atau barter.
Dengan cara ini, tekanan terhadap rupiah diharapkan bisa lebih terkendali. Pasalnya, ada kepastian bagi nasabah untuk mendapatkan dollar AS dengan nilai tukar tertentu.
Secara terpisah, Chief Executive Officer Schroders Michael Tjoajadi menegaskan, jika ketidakpastian ekonomi—yang berimbas pada nilai tukar—meningkat, maka pihak yang melakukan lindung nilai akan bertambah. Begitu juga jika ada peristiwa yang meningkatkan risiko politik, seperti Pemilihan Umum 2014.

Analisis : BUMN sudah diizinkan melakukan transaksi derivatif seperti lindung nilai. Hal ini penting. Sebelumnya BUMN tidak bisa sehingga risikonya meningkat akibat terekspos fluktuasi nilai tukar.

Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah pada Jumat (8/11/2013) sebesar Rp 11.404 per dollar AS. Posisi ini melemah tipis dibandingkan Kamis yang sebesar Rp 11.389 per dollar AS.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo secara terpisah mengemukakan, Indonesia harus membiasakan diri dengan nilai tukar rupiah yang naik turun. Hal ini berhubungan dengan kondisi perekonomian global dan neraca pembayaran Indonesia.

Tulisan Softskill 16 (Banyak Pengusaha yang Jadi Pedagang)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Banyak Pengusaha yang Jadi Pedagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyadari, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi rentan terhadap krisis, seperti yang terjadi tahun ini dan 2008. Akibatnya kata dia, banyak pengusaha yang hanya ingin menjadi pedagang dengan mengimpor.

Hal itu lantaran risiko menjadi pedagang relatif lebih rendah dibanding industrialis yang membangun pabrik. Lebih-lebih hubungan industrial yang kurang kondusif hingga menyebabkan banyak tuntutan buruh."Tapi kalau jadi pedagang terus, ngimpor terus, perekonomian kita enggak kokoh. Kalau bergerak dari industri lebih kokoh," kata Dahlan dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Senin (11/11/2013).

Lebih lanjut ia mengajak pengusaha yang selama ini memilih hanya berdagang saja untuk membangun industri. Beberapa pengusaha itu sebut Dahlan pernah memiliki pabrik. Namun, lantaran krisis 2008 mereka beralih menjadi pedagang. "Yang balik jadi pedagang segera kembali ke industri. Bagaimana insentifnya nanti diusahakan," katanya.

Ditanya wartawan industri macam apa yang penting dibangun dan dikembangkan di Indonesia, mantan Direktur Utama PLN itu mengatakan industri yang mampu menekan impor. "Kita buat daftar misal impor kita banyak minyak ya kita bangun kilang. Suku cadang otomotif masih banyak impor, kita bikin industrinya di sini. Impor buah kita banyak, harus bisa mencukupi," kata Dahlan saat meninggalkan forum.

 Analisis : Menurut saya karena pertumbuhan ekonomi yang sudah mengalami krisis banyak sekali pengusaha yang menjadi seorang pedagang. Hal itu lantaran risiko menjadi pedagang relatif lebih rendah dibanding industrialis yang membangun pabrik. Lebih-lebih hubungan industrial yang kurang kondusif hingga menyebabkan banyak tuntutan buruh. Harga kebutuhan pokok juga sudah mulai menaik, mungkin bagi mereka berdagang adalah mata pencaharian yang cocok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

 Tetapi jika kita sudah menjadi seorang pedagang jangan lah kita mengimport barang karena membuat perekonomian semakin defisit. Sebaiknya kita berekspor agar hasil dagangan kita juga dapat di beli oleh orang luar negeri dan membuat perekonomian di negara semakin membaik

 

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/11/1312302/Dahlan.Banyak.Pengusaha.yang.Jadi.Pedagang

Sabtu, 09 November 2013

Tulisan Softskill 15 (Harga Kedelai Tinggi akibat Rupiah Masih Lemah)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM   : 26211720
Kelas : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Harga Kedelai Tinggi akibat Rupiah Masih Lemah

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Perajin makanan masih harus membeli kedelai dengan harga tinggi sekitar Rp 9.500 per kilogram meski pemerintah telah membebaskan bea masuk importasi kedelai menjadi 0 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menengarai hal itu disebabkan rupiah yang belum juga menguat.

"Jadi, informasi yang terakhir kita lihat depresiasi nilai tukar rupiah sudah 15 persen lebih bahkan sampai 20 persen, ini juga menjadi pengganjal," kata Bachrul di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Menurutnya, rupiah yang masih bertengger di level Rp 11.400 per dollar AS sangat memengaruhi komoditas impor. Lain halnya jika posisi rupiah berada di level Rp 9.000 seperti beberapa bulan yang lalu.

Kendati masih tinggi, Bachrul memastikan harga kedelai tak akan kembali mengalami lonjakan yang signifikan. Pasalnya stok nasional saat ini sudah cukup memadai. Hingga akhir November 2013, stok nasional kedelai masih sekitar 125.000 ton.

Pada Desember 2013, akan ada kedelai masuk sebanyak 260.000 ton. “Jadi sudah normal stok tidak akan menyebabkan pengaruh yang gonjang-ganjing. Eksternal faktor itu karena mereka (importir) sekarang ngabisin stok dan harga naik," pungkas Bachrul.  

Analisis : Menurut saya harga kedelai masih tinggi lantaran negara asalnya, Amerika Serikat, belum memasuki masa panen. Di sisi lain harga kedelai diprediksi turun jika Amerika Serikat sudah memasuki masa panen raya. Masih banyak para pedagang yang mengeluh karena harga kedelai semakin tinggi. Mereka tidak berani ambil resiko karena harganya sudah melambung tinggi. Rupiah pun untuk saat ini belum menguat.

Padahal kedelai sangat di perlukan oleh orang indonesia karena sudah terbiasa memakan bahan pangan yang terbuat dari kedelai seperti contohnya tahu, tempe, dan kacang kedelai yang dapat di jadikan susu. Semoga pemerintah bisa mempunyai solusi agar harga kedelai tidak terlalu tinggi dan konsumen pun bisa seperti biasa memakan bahan pangan yang terbuat dari kedelai.


Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/08/1644301/Harga.Kedelai.Tinggi.akibat.Rupiah.Masih.Lemah

Tulisan Softskill 14 (Gara-gara Otonomi Daerah, Ekonomi RI Terpuruk)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Gara-gara Otonomi Daerah, Ekonomi RI Terpuruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak era reformasi dimulai, telah membuat ekonomi Indonesia terpuruk.

Hal tersebut disebabkan karena berbagai kebijakan yang dipegang oleh setiap daerah dilakukan dengan sewenang-wenang.

"Setelah reformasi tahun 1998, demokrasi dan otonomi diterapkan, ekonomi Indonesia terpuruk. Kalau harusnya ekonomi tumbuh 8-9 persen, sekarang cuma 6-7 persen. Jadi 2 persen dikorbankan," ujar Sofjan dalam dalam Diskusi bertajuk "Pilkada dalam Konteks Otonomi Daerah" di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Pemimpin-pemimpin di daerah, lanjut Sofjan, sering membuat peraturan seenaknya yang menguntungkan pihaknya. Akibatnya, pengusaha dan rakyat pun menjadi pihak yang dirugikan.

"Peraturan daerah itu selalu dimanfaatkan, kalau mereka tidak suka dibuat seperti ini, kalau mereka tidak suka, dibuat seperti itu," lanjut Sofjan.

Sofjan pun membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Vietnam yang merdeka setelah Indonesia, ujar Sofjan, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indnesia.

"Negara kita ini terlalu sibuknya berdemokrasi, berotonomi, akibatnya gagal dalam mengurus ekonominya," jelas dia. 

Analisis : Menurut saya adanya otonomi daerah mengakibatkan gagal mengurus ekonomi. Masih banyak masyarakat di sekitar kita yang mengalami perekonomian tingkat rendah. Rumahnya kumuh, tinggal di daerah yang kurang layak dsb.

Solusinya tidaklah harus merombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Menurutnya, sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, perbaikan seperti pengetatan pengawasan, sistem otonomi masih bisa diperbaiki. Misalnya, 25.000 dari 27.000 peraturan daerah kita harusnya dicabut karena melanggar. Kita sudah laporkan itu ke pemerintah pusat, tapi sepertinya mereka tidak ada waktu untuk melakukan pengecekan. Pemerintah haruslah cepat tanggap dalam menghadapi persoalan tersebut karena jika dibiarkan akan berakibat fatal dan perekonomian di indonesia akan semakin terpuruk.

Tulisan Softskill 13 (Regulasi Pemerintah Sulit Kendalikan Asing)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Regulasi Pemerintah Sulit Kendalikan Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi peraturan menteri berkaitan dengan kebijakan pelonggaran daftar negatif investasi bagi investor asing diyakini akan sulit bisa menjaga kepentingan nasional. Itu karena yang sudah terjadi, kekuatan asing terbukti selalu bisa mengarahkan regulasi yang ada.

”Kalau asing dominan, perangkat regulasi itu akan mereka kendalikan dan itu sudah terjadi lama. Misalnya undang-undang migas yang penyusunannya dibiayai Bank Dunia,” kata Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang dihubungi Jumat (8/11/2013).

Langkah membuka akses investasi asing secara lebar, menurut Revrisond, lebih sebagai bentuk kepanikan pemerintah. Hal ini terutama berangkat dari situasi ekonomi domestik yang sempat bergejolak ditandai dengan melemahnya rupiah dan merosotnya cadangan devisa. ”Tampaknya pemerintah sekarang ini mengandalkan penguasaan cadangan devisa dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya modal asing. Revisi DNI ini adalah solusi instan yang tidak benar-benar dipikir secara serius tentang bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi nasional dalam jangka panjang,” kata Revrisond. 

Pemerintah berencana membuka lima sektor untuk investor asing, seperti bandar udara, pelabuhan, dan terminal. Sektor perbankan sudah terbuka bagi asing hingga 99 persen sejak tahun 1999. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Agus mengatakan, masuknya asing ke lima sektor di Indonesia dapat dipertimbangkan. Namun, langkah itu harus fokus pada memperbaiki transaksi berjalan, mendorong ekspor, dan mengendalikan impor, terutama memperbaiki neraca jasa dan pendapatan.
Yang harus dihindari adalah investor asing yang hanya fokus kepada pasar dalam negeri karena tidak membantu perbaikan transaksi berjalan. 

Menteri Keuangan M Chatib Basri di Jakarta, Jumat, menegaskan, DNI harus melindungi sektor strategis. Regulasi sektoral berikut penegakan hukum yang secara normatif bisa menjamin itu. Namun, Chatib menambahkan, persoalannya adalah regulasi sektoral sebagaimana terjadi selama ini ditengarai justru diarahkan pihak asing. Sementara penegakan hukum masih lemah. 

Chatib menjelaskan, DNI mengatur kepemilikan modal asing. Sementara pengaturan tetap pada pemerintah. Kepemilikan saham mayoritas boleh saja asing. Alasannya, investor perlu itu untuk kepastian pengambilan kebijakan. 

Analisis : Menurut saya kepemilikan saham mayoritas oleh asing sebagaimana akan berlaku di beberapa bidang usaha DNI tidak berarti menghilangkan kontrol pemerintah. Kontrol itu terletak di kementerian dan lembaga negara terkait selaku regulator. Instrumennya adalah peraturan menteri terkait tentang persyaratan sektorar karena kementerian bisa bikin aturan yang harus tetap dipatuhi meski kepemilikan saham asing mencapai 100 persen atau mayoritas.

Rencana pemerintah membuka sejumlah sektor untuk investor asing harus disiapkan dan dianalisis dengan baik. Kebijakannya harus diarahkan untuk memperbaiki ekspor atau menghasilkan produk yang substitusi atau menggantikan impor. Pemerintah sekarang ini mengandalkan penguasaan cadangan devisa dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya modal asing.

Tulisan Softskill 12 (Bank Dunia: Indonesia Pasti Bisa Atasi Ekonomi Saat Ini)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Bank Dunia: Indonesia Pasti Bisa Atasi Ekonomi Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bank Dunia untuk Indonesia yang baru dilantik, Rodrigo Chaves, mengatakan, Indonesia akan mengatasi tekanan ekonomi saat ini sebagaimana pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya.

"Selama dekade terakhir, dunia telah melihat Indonesia muncul sebagai negara berpendapatan menengah," kata Rodrigo Chaves dalam siaran pers Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/11/2013). Dia mengatakan pendapat itu dilihat berdasarkan fundamental makroekonomi yang kuat dan manajemen fiskal penuh kehati-hatian.

"Lebih penting lagi, bangsa besar ini memiliki apa saja yang dibutuhkan guna membawa kesejahteraan bagi rakyatnya," kata Chaves yang mendapatkan gelar doktorat ekonomi dari Ohio State University. Sebelum bergabung dengan kantor Bank Dunia di Indonesia, Chaves adalah Direktur Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia. Dia mengatakan tantangan pembangunan yang dihadapi di Amerika Latin dan Karibia serupa dengan kondisi di Indonesia.

Persoalan-persoalan yang dihadapi, sebut Chaves, berkisar anatara meningkatnya ketimpangan sosial serta peningkatan kebutuhan untuk kaum miskin dan masyarakat rentan. Di dalamnya tercakup masalah perluasan akses pnedidikan, kesehatan, air minum, dan jasa layanan dasar lainnya.

Chaves dilaporkan akan memimpin program di Indonesia yang mencakup portofolio berupa 37 operasi aktif, dengan komitmen bersih senilai 8 miliar dollar AS atau Rp 88 triliun dalam bentuk pemberian utang, terhitung Agustus 2013.

Beragam program tersebut berkisar pada dukungan terhadap pembangunan di dalam masyarakat, perluasan energi geothermal, dan jasa layanan pendidikan anak-anak usia dini. "Setelah enam dekade kemitraan produktif, Bank Dunia merasa terhormat melanjutkan dukungan terhadap ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu negara paling makmur," kata Chaves.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tahun anggaran 2014 merupakan periode stabilisasi. Pemerintah, ujar dia, akan lebih fokus membenahi masalah fundamental perekonomian nasional. Langkah itu menurut dia akan dilakukan sekalipun berhadapan dengan risiko angka pertumbuhan yang tak akan lebih dari 6 persen.

"Dalam kebijakan selalu ada pilihan. Kalau kita mendorong pertumbuhan, fundamental kita tidak akan stabil dan dalam jangka menengah akan terganggu. Kami fokus stabilitas, APBN bukan untuk mendorong pertumbuhan signifikan," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (28/11/2013).
Chatib memastikan pemerintah akan menetapkan kebijakan fiskal yang ketat sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi itu. Di dalamnya termasuk menjaga defisit anggaran tak melebar.

Analisis : Menurut saya, dengan menggunakan bank dunia indonesia bisa atasi ekonomi karena jika kita mendorong pertumbuhan, fundamental kita tidak akan stabil dan dalam jangka menengah akan terganggu. Bank Dunia berkeyakinan Indonesia akan mengatasi tekanan ekonmi saat ini yang menekan rupiah. Indonesia juga akan bertahan menghadapi volatilitas perekonomian global. Meningkatnya ketimpangan sosial serta peningkatan kebutuhan untuk kaum miskin dan masyarakat rentan. 

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/09/1049305/Bank.Dunia.Indonesia.Pasti.Bisa.Atasi.Ekonomi.Saat.Ini

Tulisan Sofskill 11 (Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 6 persen)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 6 persen

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa mencapai 6 persen pada tahun ini kendati pada kuartal III-2013 pertumbuhan PDB hanya di level 5,6 persen.

Ekonom Bank DBS Indonesia Gundy Cahyadi mengatakan, tingkat keyakinan konsumen terlihat telah membaik di bulan Oktober, di samping juga pasar finansial. "Proyeksi kami untuk tingkat pertumbuhan berada di 6 persen bukanlah merupakan suatu hal yang mustahil," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2013).

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III-2013 terlihat melemah di posisi 5,6 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya, yakni 5,7 persen. Namun, ia mengaku masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di level 5,8 persen.

"Faktor utama penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah surutnya laju investasi di dalam negeri. Jika kita merujuk pada tingginya laju investasi pada tahun 2012 lalu, perlambatan di tahun ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan walaupun lajunya memang terlihat lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan," kata Gundy di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Analisis : Menurut saya pada saat ini perekonomian indonesia sudah mulai membaik dan mencapai 6 % namun ada sedikit kelemahan karena adanya laju investasi di dalam negeri dan konsumen yang di dalam negeri masih menggunakan produk import yang menyebabkan banyaknya produk dalam negeri yang kurang di minati konsumen.  Sebaiknya kita harus memakai produk dalam negeri karena tidak adanya biaya dalam import.

Untuk tahun depan, kondisi perekonomian nasional akan lebih baik dari tahun ini. Jika kenaikan upah buruh terealisasi, hal itu bisa menjadi faktor positif untuk menunjang pertumbuhan konsumsi swasta.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/08/2050341/Ekonom.Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Bisa.Capai.6.persen