Jumat, 03 April 2015

Tugas Akuntansi Internasional (Softskill)

Nama : Shakina Dwiandari
Kelas : 4EB19
NPM : 26211720



·      1. Undang – undang negara memiliki porsi ketentuan laporan dan akuntansi keuangan secara khusus yang terikat dalam hokum itu sendiri dan porsi lainnya berasal dari rekomendasi atau standar professional. Apakah ketentuan sah formal yang lebih luas mendorong kea rah laporan keuangan bermutu tinggi, jelaskan??

Jawab : 
Ketentuan formal pemeriksaan

1.    PMK – 199/PMK.03/2007
Tentang tata cara pemeriksaan pajak menteri keuangan republic Indonesia
Dalam rangka melaksanakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pemeriksaan pajak.
2.    PMK-82/PMK.03/2011
Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3.  PER-34/PJ/2011 : Petunjuk  pelaksanaan  pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
4.   SE-85/PJ/2011 : Kebijakan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

·    2. Negara manakah yang telah dibahas dalam bab ini yang menunjukkan mekanisme pengawasan akuntansi dan laporan keuangan yang paling efektif bagi perusahaan yang surat – surat berharganya diperjualbelikan di pasar keuangan publik? Haruskah setiap negara yang memiliki pasar bursa (dan maka dari itu pasar keuangan publik) juga memiliki sebuah lembaga pengaturan yang memperkuat aturan laporan keuangan dan akuntansi? Tulis dalam satu paragraf ringkas untuk mendukung jawaban anda.

Jawab :

Dalam bab ini yang menunjukkan mekanisme pengawasan akuntansi dan laporan keuangan yang paling efektif bagi perusahaan adalah Negara Prancis karena undang – undang Prancis berisi ketentuan yang ditunjukkan untuk mencegah kebangkrutan (atau mengurangi akibatnya). Pemikirannya bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan proyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik dan surat berharganya dapat diperjualbelikan di pasar keuangan publik. Dalam setiap negara yang memiliki sebuah lembaga pengaturan yang memperkuat aturan laporan keuangan dan akuntansi diharuskan untuk memiliki pasar bursa untuk memperoleh pendapatan bagi negara tersebut dan dapat menjalin hubungan yang baik bagi setiap negara. Lalu negara harus memiliki sebuah lembaga pengaturan yang dapat memperkuat lembaga keuangan dan akuntansi hal ini dikarenakan untuk mengatur semua peraturan yang ada di negara tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.

Rabu, 07 Januari 2015

Tugas Softskill (Etika Profesi Akuntansi)

Nama : Shakina Dwiandari
Kelas : 4EB19
NPM : 26211720

Harian : Kompas, 18 Mei 2014 
Tema Artikel : Korupsi
Judul Artikel : Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat
 
Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan  perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut  pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan  publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut,” tegas Fitri.
 
Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan  publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut. Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.  

Analisa : Ada 7 prinsip etika profesi akutansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku  profesional dan standar teknis. Apabila dugaan keterlibatan akuntan publik terhadap kasus korupsi dalam mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari bank BRI cabang Jambi oleh perusahaan raden motor sehingga menyebabkan kredit macet untuk  pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akutansi yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik dalam hal  pembuatan laporan keungan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat (raden motor) terhadap akuntan publik hilang.
2. Kepentingan Publik Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik (raden motor) dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan Perusahaan Raden Motor untuk mengajukan  pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan mengenai empat kegiatan.
3.
Integritas Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik itu.
4. Objektivitas
Akuntan Publik tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya kecurangan dalam pelaporan dan tidak sesuai dengan laporan aslinya
6. Perilaku Profesional
Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan profesinya.
7. Standar Teknis Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akutan Publik (IAI-KAP) diantaranya etika tersebut antara lain :

a. Independensi, integritas, dan obyektivitas 
b. Standar umum dan prinsip akuntansi

c. Tanggung jawab kepada klien
d. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
e. Tanggung jawab dan praktik lain