Senin, 21 Oktober 2013

Tugas 3 Softskill Bahasa Indonesia 2

Nama : Shakina Dwiandari
NPM   : 26211720
Kelas  : 3EB19

TUGAS SOFTSKILL 3

Contoh tulisan ilmiah populer,dengan topik persitiwa-peristiwa yang terjadi saat ini

Presiden Klaim Sejahterakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kehidupan rakyat hingga pelosok tanah air semakin baik dalam sembilan tahun kepemimpinannya. Meskipun, Presiden mengaku masih ada yang perlu diperbaiki.

"Tentu tidak jujur kalau (dikatakan) tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada perbaikan sama sekali dari kehidupan rakyat di seluruh tanah air," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Sadar Jaminan Kesehatan melalu BPJS Kesehatan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Sukabumi, Jawa Barat, Senin (21/10/2013). Dalam pidatonya, Presiden kembali memaparkan berbagai program untuk membantu rakyat miskin selama pemerintahannya. Program itu, yakni Jamkesmas, Jamkesda, beras miskin, dana bantuan operasional sekolah, bea siswa miskin, kredit usaha rakyat, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dana bantuan sosial, dan lainnya. 

Presiden lalu membanggakan kondisi ekonomi Indonesia. "Dengan ketekunan kita, Alhamdullilah, meski dunia belum aman, pada dasarnya kita bisa jaga perekonomian selama sembilan tahun ini. Bahkan sebenarnya masih tumbuh positif," katanya. Sebelum berbicara mengenai BPJS Kesehatan, Presiden berpesan kepada pemimpin selanjutnya agar seluruh programnya dilanjutkan lantaran dianggap membawa manfaat nyata bagi rakyat, terutama rakyat miskin. "Jangan tidak dijalankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Tetapi yang belum baik pada era saya bisa diperbaiki dan disempurnakan," pungkas Presiden. 

Seperti diberitakan, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu. Dari hasil survei itu, bidang ekonomi yang paling mendapatkan penilaian buruk responden. Bidang lain, yakni hukum dan keamanan. Kinerja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan diapresiasi oleh mayoritas responden. Begitu pula dengan hasil jajak pendapat Kompas. Apresiasi publik terhadap kinerja SBY-Boediono tidak kunjung membaik. Persepsi publik terhadap penegakan hukum, kesejahteraan raktat, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi dinilai jalan di tempat.

Analisis : Menurut pendapat saya, karya tulis diatas merupakan karya tulis yang terjadi di masyarakat pada saat ini karena SBY mengklaim kesejahteraan rakyatnya. Topik tentang bapak SBY sedang populer di kalangan penulisan ilmiah karena banyak pro dan kontra yang terjadi selama SBY menjadi Presiden RI.

SBY seorang tokoh masyarakat yang mempunyai banyak tugas tentang negara Indonesia. Beliau memimpin Indonesia dari sabang sampai merauke. Beliau kembali memaparkan berbagai program untuk membantu rakyat miskin selama pemerintahannya. Programnya, yakni Jamkesmas, Jamkesda, beras miskin, dana bantuan operasional sekolah, bea siswa miskin, kredit usaha rakyat.

Berbagai program tersebut, kata Presiden, telah menghapuskan beban rakyat miskin. Walaupun masih banyak beberapa saudara kita di Indonesia yang mengalami kemiskinan namun angka kemiskinan menurut beliau semakin berkurang kareng program tersebut sangat bermanfaat untuk warga yang kurang mampu. Tetapi tetap saja beberapa warga negara RI tidak merasa puas dengan kinerja SBY-Boediono karena bagi negara RI tidak kunjung membaik karena bagi saya, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya, melihat secara langsung (terjun ke lapangan) kondisi rakyat dan negara yang dipimpinnya. Pemikirannya terbuka, jujur, bertanggung jawab, anti korupsi, dan dapat mempertimbangkan suara dari rakyat. Semoga saja untuk selanjutnya kinerja SBY-Boediono bisa lebih baik dan rakyat akan merasa puas dengan program-program yang sudah di buat.

Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2013/10/21/1801250/Presiden.Klaim.Sejahterakan.Rakyat?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Tugas 2 Softskill Bahasa Indonesia 2

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas : 3EB19

TUGAS SOFTSKILL 2
Kualitas karya tulis ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu :

a. Topik yang menarik

b. Mudah dipahami oleh pembaca



A. Topik yang menarik
  
Topik (bahasa Yunani: topoi) adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut, selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik, diantaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail.

Topik biasa terdiri dari satu dua kata yang singkat, dan memiliki persamaan serta  perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema keduanya sama - sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan, perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Selanjutnya topik akan dikembangkan menjadi cakupan yang lebih sempit ataupun lebih luas. Topik yang baik adalah topik yang mencakup seluruh isi tulisan dan mampu menjawab semua masalah yang akan ditulis.

B. Mudah dipahami oleh pembaca.

Mudah dipahami oleh pembaca artinya topik yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu baku akan tetapi mudah di pahami oleh pembaca. Topik mudah dipahami oleh pembaca merupakan nilai plus bagi penulis, karena tujuan penulis membuat karya tulis untuk dipahami oleh pembaca. Oleh sebab itu hendaknya dalam membuat karya tulis kita tak hanya mementingkan kondisi sendiri, tetapi kita pun harus memperhatikan kondisi pembaca agar pembaca pun senang dan memahami dengan apa yang kita buat di dalam tulisan tersebut serta mudah dipahami merupakan aspek yang mentukan kualitas karya tulis. Dalam karya tulis, seharusnya menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan menggunakan EYD yang tepat agar mudah dimengerti oleh pembaca. Karya tulis yang tidak berbelit – belit, mudah dimengerti maksud inti dari penulisan tersebut, dan berfokuskan pada inti pokok pembicaraan.

Minggu, 20 Oktober 2013

Tulisan Softskill 10 (Ekonomi Indonesia Sedang Detoksifikasi)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom BNI Ryan Kiryanto menilai, pemerintah sengaja memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Hal tersebut untuk menekan inflasi dan neraca transaksi berjalan agar tidak terperosok lagi mengalami defisit.

"Perlambatan ekonomi ini sesungguhnya direncanakan. Bahasa medisnya, kita memasuki masa detoksifikasi dimana kolesterol jahat seperti inflasi dan defisit transaksi berjalan, kita bereskan," kata Ryan saat diskusi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia menambahkan, sejauh ini detoksifikasi masalah perekonomian Indonesia belum selesai seperti rupiah yang masih tertekan dan indikasi makro ekonomi yang juga mengalami pelemahan. Padahal, pelemahan mata uang suatu negara ini memang sedang mencerminkan fundamental negara tersebut.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hari ini berdasarkan Bloomberg, mengalami pelemahan 0,13  persen menjadi Rp 11.488 per dollar AS dibanding perdagangan kemarin. Sementara secara bulanan mengalami kenaikan 0,7 persen (mtd) dan secara kalender mengalami pelemahan 16,8 persen (ytd).

"Indonesia memang mengalami dua penyakit kronis itu yang harus diselesaikan cepat atau lambat. Ini memang nanti akan berimplikasi ke kurs rupiah," jelasnya.

"Namun bagi investor asing yang masuk ke dalam negeri dan dia memproduksi bahan baku atau bahan setengah jadi di Indonesia demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, akan diberi insentif fiskal," jelasnya.

Sekadar catatan, pemerintah kembali merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun hanya sebesar 5,5-5,9 persen, dari sebelumnya 5,9-6,2 persen. Bahkan di kuartal III-2013 ini diperkirakan kembali melambat atau minimal sama dengan di kuartal II-2013 sebesar 5,81 persen. Nilai tersebut lebih rendah dari pencapaian di kuartal I-2013 sebesar 6,01 persen.

Analisis : Dapat kita analisiskan bahwa perekonomian ekonomi Indonesia sedang mengalami defisit dikarenakan karena naiknya mata uang dollar dan terjadinya inflasi (kenaikan harga)  

Saat ini, pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya individu yang memerlukan pinjaman valas ke luar negeri harus lapor baik besaran maupun jatuh temponya. Di sisi lain, pemerintah juga menaikkan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dalam rangka mengerem impor. 

Solusi yang dilakukan pemerintah ini belum bisa dirasakan dalam jangka pendek. Sebab hal tersebut memerlukan waktu untuk penerapannya secara menyeluruh ke semua wilayah Indonesia. 

Tulisan Softskill Bagian 9 (Sistem Pengendalian BBM Kembali Ditunda)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemasangan alat kendali bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan teknologi frekuensi radio (radio frequency and identification/RFID) di wilayah DKI Jakarta telah tuntas. Namun, implementasi sistem itu diperkirakan baru bisa terealisasi bulan depan. 

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyampaikan hal itu, Kamis (17/10/2013), di Jakarta. Ali mengatakan, pemasangan RFID telah dilakukan di 266 SPBU di DKI Jakarta. Namun, alat kendali itu belum difungsikan karena pihaknya masih menguji coba keandalan sistem pengendalian itu. 

Saat ini, sistem itu tengah diuji coba di 5 SPBU di DKI Jakarta, antara lain SPBU di Jalan Abdul Muis dan di daerah Kuningan. ”Kami ingin memastikan benar-benar bahwa sistem itu stabil, data terekam, dan kelancaran pengiriman data ke server,” ujarnya. 

Namun, pemasangan label penanda RFID di kendaraan baru 2.500 unit. Padahal, jumlah kendaraan yang ditargetkan dipasangi label penanda RFID sebanyak 10 juta kendaraan bermotor. Setelah pemasangan di kendaraan, akan ada masa sosialisasi mengenai penerapan sistem itu secara simultan selama tiga bulan. Selanjutnya pemasangan RFID dilakukan secara bertahap di semua kendaraan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

Pola serupa juga akan diterapkan di daerah lain sehingga pertengahan 2014 sistem itu telah diterapkan di semua provinsi. Ali mengakui, implementasi sistem itu mundur dari jadwal. Sebagaimana diketahui, semula sistem pengendalian BBM dengan teknologi RFID direncanakan dilaksanakan di DKI Jakarta pada Juli lalu diikuti daerah lain secara bertahap. Pemberlakuan sistem itu diundur menjadi Oktober ini dan saat ini kembali ditunda realisasinya. ”Kami ingin memastikan dulu sistemnya berjalan dengan baik, baru dimulai secara masif,” ujarnya. 

Namun, ia enggan menjawab mengenai implementasi rencana pembelian BBM bersubsidi nontunai yang dilontarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, sejauh ini pihaknya kurang terlibat dalam pembahasan rencana tersebut.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menilai, tidak ada integrasi kebijakan antara sistem pengendalian BBM, teknologi, dan wacana kebijakan pembelian BBM nontunai.
”Tidak ada koordinasi yang baik di antara jajaran pemerintah dalam kedua program kebijakan tersebut. Masing-masing institusi penggagas dan pelaksana program tersebut seperti berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. Pri Agung menambahkan, target pencapaian dan sasaran kedua program itu juga tidak sinkron satu sama lain.

Analisis :
Pemasangan RFID telah dilakukan di 266 SPBU di DKI Jakarta. Namun, alat kendali itu belum difungsikan karena pihaknya masih menguji coba keandalan sistem pengendalian itu.
Saat ini, sistem itu tengah diuji coba di 5 SPBU di DKI Jakarta, antara lain SPBU di Jalan Abdul Muis dan di daerah Kuningan.  

Namun, pemasangan label penanda RFID di kendaraan baru 2.500 unit. Padahal, jumlah kendaraan yang ditargetkan dipasangi label penanda RFID sebanyak 10 juta kendaraan bermotor.

Selanjutnya pemasangan RFID dilakukan secara bertahap di semua kendaraan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.  

Tetapi target tersebut tidak sinkron satu sama lain oleh karena itu pemerintah belum mengeluarkan program tersebut dan sistem itu diperkirakan baru bisa terealisasi bulan depan. Tujuan kedua program tersebut, meskipun di atas kertas tampak bagus, dalam implementasinya, seperti yang sudah-sudah, cenderung tidak jelas

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/18/0725521/Sistem.Pengendalian.BBM.Kembali.Ditunda

Tulisan Softskill 8 (Perekonomian Indonesia saat ini)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perekonomian Chatib Basri mengklaim,  perekonomian Indonesia hingga saat ini masih stabil. Meski kondisi ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan regional.

"Dari indikator yang ada, sudah ada perbankan dan indikasi dari semuanya, dari dua minggu yang lalu atau sejak Agustus 2013, dari respons semua kebijakan yang dirilis, sudah ada hasil yang positif," kata Chatib selepas rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 18/10/2013).

Ia menilai, mulai ada tanda-tanda stabilisasi sektor keuangan sebagai respons dari kebijakan pemerintah. Baik dari sisi inflasi, nilai tukar, kondisi pasar modal, dan indikator makro lainnya.

Namun, Chatib juga melihat bahwa kondisi perekonomian domestik ini masih dipengaruhi oleh kondisi global dan regional yang tidak menentu sehingga pemerintah juga perlu mewaspadai risiko terhadap gejolak yang ada.

"Yang perlu kita waspadai adalah pengendalian neraca transaksi berjalan (current account), ini masih jadi konsen kita," tambahnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di tempat yang sama. Pihaknya, sebutnya, juga tetap mengantisipasi terhadap apa yang terjadi di global dan regional. "Di Oktober ini, kondisi perekonomian dan pasar uang dalam kondisi stabil," kata Agus.
 

Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi.

Di lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) DPR, Senin (14/2). “Prospek perekonomian ke depan akan terus membaik dan diperkirakan akan lebih tinggi,” kata Darmin. Dia mengatakan, permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi, juga akan tumbuh pesat. Ia menambahkan, Indonesia sudah melalui tantangan yang di 2010. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun lalu, yakni 6,1 persen, akan mempermudah mencapai target pertumbuhan di 2011. Meski demikian, inflasi tinggi masih akan menjadi tantangan serius di tahun ini.

Kondisi Perekonomian Indonesia Dilihat dari PDB
Pendapat Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kelima negara Asia tersebut adalah Jepang (urutan ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11), Korea Selatan (urutan ke-15).
Indonesia yang kini mempunyai PDB US$700 miliar, boleh saja bangga. Apalagi, dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun menempatkan Indonesia di urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar.

Pihak Swasta
Adanya lembaga – lembaga swadaya masyarakat, seperti Dompet Dhu’afa, bekerja sama dengan Institut Kemandirian yang berusaha mencetak kaum muda berpotensi meenjadi hebat sebagai pejuang ekonomi adalah cara salah satu membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semakin banyak rakyat Indonesia.

Pihak Pemerintah
Sinergi antar kementrian  harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye pembentuka jiwa kewirausahaan , seperti seminar bertaraf internasional\, adalah salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa – jiwa pejuang ekonomi yang pantang menyerah dan penuh kreativitas tinggi.

Dampak Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain . Sebagaimana sebuah sistem globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, terlepas dari pendapat pro globalisasi ekonomi dan kontra globalisasi ekonomi kita akan mencoba menelaah secara sederhana dampak postif globalisasi ekonomi dan dampak negatif globalisasi ekonomi.

Dampak positif globalisasi ekonomi ditilik dari aspek kreatifitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya akan menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.

Disisi lain kondisi dimana kapababilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk begi perekonomian negeri ini, hal ini akan mendatangkan berbaga dampak negatif globalisasi ekonomi seperti membajirnya produk2 negeri asing seperti produk cina yang akhirnya mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu lowongan pekerjaan yang saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena gelombang pekerja asing.

Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan akses dana  akan semaikin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak mampu mengelola aliran dana asing, akan terjadi justru penumpukan dana asing yang lebih menguntungkan pemilik modal dan rawan menimbulkan krisis ekonomi karena runtuhnya nilai mata uang Rupiah. Belum lagi ancaman dari semakin bebas dan mudahnya mata uang menjadi ajang spekulasi. Bayangkan saja jika sebuah investasi besar dengan meilbatkan tenaga kerja lokal yang besar tiba2 ditarik karena dianggap kurang prospek sudah barang tentu hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.

Analisis : 
Globalisasi dan liberalisme pasar dikampayekan oleh para pengusungnya sebagai cara untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi, namun bagi para penentangnya globalisasi hanya kedok para kapitalis yang akan semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara  kaya dengan negara berkembang dan miskin. Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global terutama di dunia ketiga yang diyakini tidak akan mampu memenuhi standar tinggi produk global akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. So pilihan akan keblai kekita mana yang kita pilih Dampak Globalisasi ekonomi positif atau dampak globalisasi negatif.

Dampak positif globalisasi ekonomi dari sisi  semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia, alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan objek pasar, studi kasus seperti produksi motor yang di kuasai Jepang, Indonesia hanya pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek  meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.

Tulisan Softskill 7 (Kinerja Ekonomi Kabinet SBY Paling Dikeluhkan)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kinerja di bidang ekonomi yang paling banyak dikeluhkan publik.
Direktur Eksekutir Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, sebanyak 71 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hanya 21 persen responden yang mengaku puas, 7 persen menjawab tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.
"Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dari perspektif terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir," kata Hanta saat jumpa pers hasil survei evaluasi pemerintahan SBY-Boediono di Jakarta, Minggu ( 20/10/2013 ).
Selain ekonomi, tambah Hanta, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum. Sebanyak 58 persen mengaku tidak puas dengan penegakan hukum. Hanya 24 persen yang mengaku puas, 17 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wakil Presiden Boediono dalam acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1/2013). Raker tahunan yang mengambil tema Indonesia Bisa Lebih Baik Lagi tersebut selain diikuti oleh Menteri Kabinet Bersatu II, juga oleh Gubernur dan Walikota/Bupati se-Indonesia.
Di bidang lain, ketidakpuasan juga terlihat dalam keamanan. Sebanyak 46 persen responden mengaku tidak puas terhadap kerja aparat untuk menjaga keamanan. Sebanyak 41 persen mengaku puas, 12 persen tidak tahu, dan satu persen tidak menjawab.
Di bidang keamanan, ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat belakangan ini resah akibat banyak terbunuhnya para anggota polisi.

"Hal ini penting karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Kedua, tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dirasakan masyarakat masih tinggi," kata Hanta.
Dari hasil survei, pemerintahan SBY-Boediono Menurut Hanta, persepsi publik menyangkut biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Persepsi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 53 persen mengaku puas. Sebanyak 37 persen merasa tidak puas, 9 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan di bidang pendidikan disebabkan semakin meningkatnya insentif kepada para pendidik maupun besarnya anggaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu," kata Hanta.

Analisis : Tingkat kinerja ekonomi kabinet SBY di keluhkan karena diapresiasi di dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 48 persen responden mengaku puas terhadap terhadap kerja pemerintah di bidang kesehatan. Sebanyak 43 persen mengaku tidak puas, 8 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab. Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 53 persen mengaku puas. Sebanyak 37 persen merasa tidak puas, 9 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

Penilaian itu muncul setelah belum terlihatnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan mega skandal korupsi. Selain itu, terjeratnya para pejabat negara dalam kasus korupsi membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum. Setalah banyak kekecewaan karena merasa tidak puas seharusnya di adakan perbaikan kinerja dan mengadakan suatu rapat tentang solusi mengatasi masalah tersebut agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak kekecewaan

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/10/20/1530535/Kinerja.Ekonomi.Kabinet.SBY.Paling.Dikeluhkan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp 

Tulisan Softskill 6 (Masalah Pengangguran)

Nama : Shakina Dwiandari
Npm  : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Jenis-Jenis Pengangguran
Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam :
  1. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
  2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
  3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
Berdasarkan Penyebab Terjadinya
Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam :

  • Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)
Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
  • Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment)
Pengangguran Konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
  • Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)
Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
- Akibat permintaan berkurang
- Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi
- Akibat kebijakan pemerintah
- Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

  • Pengangguran Musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian.
  • Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
  • Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
  • Pengangguran Siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran Siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerate demand).
 Analisis : Dapat kita analisiskan bahwa penyebab terjadinya pengangguran adalah :
karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Dampak terjadinya Pengangguran
Bagi Perekonomian Negara
- Penurunan pendapatan perkapita.
- Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
- Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagi Masyarakat
- Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
- Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
- Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk mengatasi Pengangguran
Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan berbagai cara untuk mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut :
- Cara Mengatasi Pengangguran Struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :
- Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
- Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
- Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

- Cara Mengatasi Pengangguran Friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara Friksional antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:
- Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
- Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
- Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

- Cara Mengatasi Pengangguran Musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut :
- Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

- Cara Mengatasi Pengangguran Siklus
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut : 
- Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
- Meningkatkan daya beli masyarakat.

Tulisan Softskill 5 (Surat penyidikan baru)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)

Surat penyidikan baru

Rabu lalu, KPK mengumumkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Akil. Sebelumnya Akil hanya dijerat Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP, Pasal 6 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP terkait dengan dugaan korupsi dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Kali ini ada pasal tambahan yang menjerat Akil. Ia juga dijerat Pasal 12B UU Tipikor. 

Johan menegaskan, dengan penambahan Pasal 12B yang disangkakan kepada Akil, dia diduga tak hanya menerima hadiah atau janji terkait dengan sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. "Dari keterangan saksi ataupun tersangka dan hasil penggeledahan serta penelusuran yang dilakukan KPK," tuturnya. 

Menurut Johan, ”Jadi, setelah melakukan penggeledahan, didapati beberapa temuan, ada uang, ada mobil. Kedua, KPK dapat LHA dari PPATK terkait dengan transaksi mencurigakan milik AM (Akil Mochtar). Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti itulah, lalu ditetapkan sprindik Pasal 12B itu,”
KPK pun mencari sejumlah bukti lain seputar dugaan permintaan suap Akil kepada pihak-pihak yang beperkara dalam sengketa pilkada di MK. 

Kemarin, KPK memeriksa Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman sebagai saksi untuk Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, salah seorang tersangka dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK. Haerul adalah adik tiri Atut, sedangkan Wawan adik kandung Atut. 

Wawan diduga merupakan pemberi suap terkait dengan sengketa Pilkada Lebak. Dia adalah tim sukses pasangan Amir Hamzah-Kasmin. Wawan diduga hendak menyuap Akil melalui pengacara yang dekat dengan Akil, yaitu Susi Tur Andayani. Perintah menyuap Akil terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak diduga dari Atut kepada Wawan yang merupakan tim sukses pasangan Amir-Kasmin. KPK mengantongi bukti komunikasi aktif antara Atut dan Akil. Atut dinilai berkepentingan agar Amir-Kasmin yang diusung Partai Golkar menang.
Peranan Ratu Atut itu diketahui setelah didalami informasi kepada pihak-pihak terkait,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Atut sudah dicegah ke luar negeri untuk penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara gugatan sengketa pilkada 2011-2013 di MK. KPK mencurigai keterlibatan Atut dalam sejumlah sengketa pilkada di MK, bukan hanya Pilkada Lebak.

Namun, menurut Johan, penangkapan terhadap Akil harus dilihat dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Johan mengatakan, bisa saja pengacara Akil tak mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum penangkapan terhadap Akil. 

Analisis :
Dapat kita analisiskan bahwa bukti lain yang dimiliki KPK soal penerimaan suap yang diduga diterima Akil di luar penanganan sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas adalah laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
penyidik KPK menduga ada tindak pidana korupsi tambahan berkaitan dengan Pasal 12B UU Tipikor, yakni dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara di lingkup kewenangan MK.
bukti lain yang dimiliki KPK soal penerimaan suap yang diduga diterima Akil di luar penanganan sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas adalah laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 Semua orang yang memiliki jabatan rendah maupun tinggi yang sudah melanggar hukum itu wajib hukumnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuat karena Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai pasal-pasal tentang hukum. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita menaati semua hukum yang ada agar kita tidak harus mendapatkan sanksi atas kesalahan yang sudah kita perbuat.
Perlu ditanamkan dalam diri kita keimanan yang kuat dan kejujuran karena kedua hal tersebut akan membawa kepada hal-hal kebenaran yang tentu saja tidak akan merugikan.


Tulisan Softskill 4 (Kasus Atut Mengungkap Ironi)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (bahasa Indonesia)

SERANG, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswi sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kasus dugaan suap Atut dan keluarganya kepada hakim Mahkamah Konstitusi mengungkap ironi. 

Unjuk rasa dilakukan di bundaran padat lalu lintas di Jalan Ciceri, Kota Serang, Banten, Jumat (18/10/2013). Puluhan perempuan itu terhimpun dalam Gerakan Perempuan Banten (Gebrak). Selain berunjuk rasa dengan berorasi, mereka juga menyebarkan selebaran berisi seruan kepada warga yang melintas. Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.30 dan berakhir tengah hari. 

”Kami mendukung pemeriksaan terhadap keluarga Atut. Jika terbukti bersalah, harus ditahan dan diadili. Pemeriksaan bahkan bisa diperluas untuk dugaan korupsi atau penyelewengan dana-dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Banten sesuai dengan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2010," ujar Yulistia dari Humas Gebrak. 

Gebrak mendukung KPK agar lebih jauh memeriksa dugaan korupsi dan penyalahgunaan APBD Provinsi Banten. ”Teliti saja dugaan mark up anggaran APBD Banten untuk membiayai rumah dinas Atut yang nilainya Rp 16,14 miliar. Ini suatu angka yang fantastis mengingat masyarakat miskin Banten masih banyak,” ujarnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat kemiskinan di Banten meningkat. Jika per Maret 2012 tingkat kemiskinan 652.766 jiwa, per Maret 2013 jumlahnya naik menjadi 656.243 jiwa. Adapun jumlah penduduk Banten sekitar 11,2 juta orang. 

”Konsentrasi warga miskin ini pada 2009-2011 terlihat berada di daerah-daerah pinggiran, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang,” tutur Jaih Ibrohim, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Banten. 

Tingkat pengangguran juga masih tinggi. Data BPS Banten per Februari 2013 mencatat jumlah penganggur 552.895 jiwa (10,10 persen) dari total jumlah angkatan kerja 4,9 juta jiwa. Jumlah ini turun sedikit dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya, yaitu 579.677 jiwa. Dari total angkatan kerja yang bekerja di Banten, sebagian besar adalah tamatan sekolah dasar (2,04 juta jiwa). 

Tawar nilai suap
Dari perkembangan pemeriksaan penyidik KPK atas kasus yang melibatkan Atut dan Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar didapati, upaya Akil minta uang kepada sejumlah pihak yang beperkara dalam sengketa pilkada di MK sangat vulgar dan tidak malu-malu. Akil diduga menawar agar besaran uang suap sesuai dengan keinginannya. Dia pun tak segan menolak tawaran nilai uang yang diberikan pemberi suap sambil menyebutkan angka yang dimintanya. 

Dari penelusuran Kompas, cara Akil menawar nilai uang suap juga menggunakan kode-kode tertentu. Misalnya, uang suap diistilahkan dengan emas, sementara jumlahnya disamarkan dengan satuan ukuran berat ton. Saat minta uang suap Rp 3 miliar, ia akan meminta 3 ton emas. KPK memiliki bukti tawar-menawar yang terjadi dalam pembicaraan Akil dengan pihak yang beperkara dalam sengketa pilkada di MK. Saat pihak yang beperkara menawarkan 2,5 ton emas, Akil tak segan bertahan dengan "harga" 3 ton emas. Mantan politikus Partai Golkar ini pun berani menolak membantu penanganan perkara sengketa pilkada di MK jika penawaran pihak yang ingin dibantu tak sesuai. 

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dikonfirmasi mengenai cara-cara Akil meminta uang yang diduga suap terkait dengan penanganan perkara sengketa pilkada di MK ini, mengatakan, sampai saat ini yang bersangkutan masih membantah. Johan mengatakan, Akil belum mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya, dugaan penerimaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Gunung Mas, dan perkara lain di MK. 

"Itu hak tersangka untuk tidak mengakui perbuatannya. Tersangka, kan, punya hak ingkar. Namun, KPK, kan, tidak mengejar pengakuan tersangka," ujar Johan di Jakarta, kemarin.
Pengacara Akil, Otto Hasibuan, menyatakan, kliennya tetap membantah menerima suap dari pihak yang beperkara di MK. Otto malah mengklaim, KPK juga menyatakan Akil tak pernah menerima suap. "Ya, dia tidak pernah merasa, kok. KPK juga menyatakan (Akil) tidak pernah menerima kok karena memang tidak ada delivery. KPK sendiri mengakui belum pernah Akil menerima. Ini fakta loh, Akil sendiri tidak pernah terima uang dari sengketa Lebak dan Gunung Mas," katanya. 

Analisis : Dari kasus masalah di atas dapat kita analisiskan bahwa tersangkutnya Atut dalam dugaan suap ke Mahkamah Konstitusi, yang sebagai aktivis perempuan sangat memprihatinkan karena beliau perempuan gubernur pertama di Indonesia malah mencederai citra perempuan dengan melakukan tindakan-tindakan tidak benar seperti dugaan suap kepada MK dan itu sangat melanggar hukum.
Pemeriksaan bahkan bisa diperluas untuk dugaan korupsi atau penyelewengan dana-dana APBD dan Atut pantas untuk menerima segala yang sudah di wajibkan hukum.
Gebrak mendukung KPK agar lebih jauh memeriksa dugaan korupsi dan penyalahgunaan APBD Provinsi Banten. Anggaran APBD Banten untuk membiayai rumah dinas Atut yang nilainya Rp 16,14 miliar dan itu merupakan suatu yang fantastis.
 
Sumber : 

Sabtu, 19 Oktober 2013

Tulisan Softskill 3 (Ribuan Warga Empat Desa di TTU Siap Serang Timor Leste)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM   : 26211720
Kelas : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL (bahasa Indonesia)

Ribuan Warga Empat Desa di TTU Siap Serang Timor Leste


KEFAMENANU, KOMPAS.com — Ribuan warga dari empat desa di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menyatakan siap untuk melakukan serangan terhadap warga Kampung Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekusi Timor Leste.

Ancaman ini muncul menyusul tidak adanya kata sepakat terkait peristiwa bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tokoh pemuda Desa Sunsea dan Desa Bakitolas, yaitu Wilem Oki, Lusianus Oematan, Alfredo Nono, dan Manektius Kolo, Sabtu (19/10/2013), mengatakan, empat desa yang siap bergabung untuk menyerang Timor Leste yakni Desa Sunsea, Bakitolas, Benus, dan Manamas.

“Tadi rencananya akan ada pertemuan tetapi diundur sampai hari Kamis (24/10/2013) mendatang, untuk hadirkan petinggi kedua negara, sehingga respons dari masyarakat di empat desa di Kecamatan Naibenu, kalau hari Kamis tidak jadi bertemu, maka nanti warga akan melakukan penyerangan ke Timor Leste,” ungkap Wilem yang diamini warga lainnya.

“Persiapan untuk penyerangan sudah ada dengan men
gundang keempat desa tersebut secara adat dan persiapan alat perang seperti parang, panah, tombak, dan bambu runcing. Jumlah warga yang dipersiapkan untuk penyerangan kurang lebih sebanyak 1.500 orang dan nantinya ada dua desa di Timor Leste yang menjadi target serangan yakni Leolbatan, Desa Kosta dan Desa Hale,” sambung Wilem.

Menurut Wilem, warga sudah benar-benar nekat melakukan penyerangan sehingga bisa ada respons dari petinggi negara. ”Biar ada penyerangan dulu, sehingga ada perhatian penyelesaian yang lebih serius dari petinggi kedua negara,” kata Wilem.

Seperti diberitakan, akibat berebut tanah di wilayah zona netral, warga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, terlibat saling serang dengan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekusi, Timor Leste.


Analisis :
Dari masalah tersebut dapat kita analisiskan bahwa ada banyak warga di daerah timur yang masih belum bisa rukun,damai,dan tentram karena adanya beberapa permasalahan disana seperti halnya mereka saling berebut tanah di wilayah zona netral. Warga sudah benar-benar nekat melakukan penyerangan sehingga bisa ada respons dari petinggi negara. Solusinya sebaiknya petinggi negara harus ikut serta dalam melakukan perdamaian agar permasalahan ini tidak terlalu banyak dampak negatifnya dan wargapun bisa hidup rukun dan damai seperti halnya yang di harapkan mereka.

Tulisan Softskill 2 (Gaji Hakim MK Capai Rp 100 Jutaan)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

TULISAN SOFTSKILL 2 (Bahasa Indonesia)


JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Mahkamah Konstitusi mendapatkan uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta setiap perkara yang diputuskan. Besaran uang penanganan perkara yang diterima hakim konstitusi ini ditentukan kesekretariatan jenderal MK.

"Mereka itu satu kali nomor perkara Rp 5 juta, satu perkara itu Rp 5 juta," kata Komisioner Komisi Yudisial Taufiqqurahman Sahuri di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Taufiqurrahman menduga, besaran Rp 5 juta untuk tiap perkara yang diputuskan oleh hakim konstitusi ini mengadaptasi sistem di Dewan Perwakilan Rakyat. Produk yang dihasilkan hakim konstitusi, dianggap sama dengan produk DPR, yakni serupa undang-undang sehingga uang yang didapatkan hakim konstitusi disamakan dengan uang yang didapatkan anggota DPR setiap membuat suatu undang-undang.

"Mereka membayangkan putusan MK itu kayak undang-undang. Itu satu UU itu Rp 5 juta, jadi satu nomor, satu anggota, Rp 5 jutaan mungkin disamakan seperti itu," ungkap Taufiqurrahman.

Penetapan besaran uang yang didapatkan hakim konstitusi setiap memutus perkara ini, katanya, merupakan hasil pertimbangan subyektif pihak MK. "Itu insting saja, subyektif dari DPR dan sekjen MK. Ini kan masalah sekjen," tuturnya.

Dengan tunjangan yang demikian, katanya, seorang hakim konstitusi paling tidak membawa pulang gaji Rp 100 juta tiap bulannya. Dia lantas membandingkan besaran gaji hakim konstitusi dengan hakim di bawah Mahkamah Agung. Menurut Taufiqurrahman, hakim di MA mendapatkan uang penanganan perkara hanya Rp 23.000 setiap perkara yang diputus.

"Kalau MA, satu perkara Rp 23.000. Harusnya sekjen MK dibawa ke MA dan penentuan harga menggunakan acuan dari DPR, sama, Rp 5 juta," katanya.

Dia menambahkan, gaji hakim di bawah MA sejauh ini masih di bawah standar dibandingkan dengan di luar negeri. Gaji hakim agung saja, katanya, masih berkisar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Sedianya, menurut Taufiqurrahman, hakim MA mendapatkan gaji sekitar Rp 200 juta per bulan.

Analisis :

Dengan ini dapat kita analisiskan bahwasanya seorang Hakim MK memiliki gaji mencapai Rp 100 Jutaan. Penetapan besaran uang yang didapatkan hakim konstitusi setiap memutus perkara ini, katanya, merupakan hasil pertimbangan subyektif pihak MK. Uang yang dimiliki MK besar sekali. Hal ini yang membuat banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi Hakim MK. Bahwasanya dapat kita lihat biaya kebutuhan sehari-hari semakin mahal dan kadang penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran seperti halnya pepatah mengatakan “besar pasak daripada tiang”

Hakim di MA mendapatkan uang penanganan perkara hanya Rp 23.000 setiap perkara yang diputus. Dia menambahkan, gaji hakim di bawah MA sejauh ini masih di bawah standar dibandingkan dengan di luar negeri dan banyak tunjangan-tunjangannya.