Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19
TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom BNI Ryan Kiryanto menilai,
pemerintah sengaja memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.
Hal tersebut untuk menekan inflasi dan neraca transaksi berjalan agar
tidak terperosok lagi mengalami defisit.
"Perlambatan ekonomi ini sesungguhnya direncanakan. Bahasa medisnya, kita memasuki masa detoksifikasi dimana kolesterol jahat seperti inflasi dan defisit transaksi berjalan, kita bereskan," kata Ryan saat diskusi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ia menambahkan, sejauh ini detoksifikasi masalah perekonomian Indonesia belum selesai seperti rupiah yang masih tertekan dan indikasi makro ekonomi yang juga mengalami pelemahan. Padahal, pelemahan mata uang suatu negara ini memang sedang mencerminkan fundamental negara tersebut.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hari ini berdasarkan Bloomberg, mengalami pelemahan 0,13 persen menjadi Rp 11.488 per dollar AS dibanding perdagangan kemarin. Sementara secara bulanan mengalami kenaikan 0,7 persen (mtd) dan secara kalender mengalami pelemahan 16,8 persen (ytd).
"Indonesia memang mengalami dua penyakit kronis itu yang harus diselesaikan cepat atau lambat. Ini memang nanti akan berimplikasi ke kurs rupiah," jelasnya.
"Namun bagi investor asing yang masuk ke dalam negeri dan dia memproduksi bahan baku atau bahan setengah jadi di Indonesia demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, akan diberi insentif fiskal," jelasnya.
Sekadar catatan, pemerintah kembali merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun hanya sebesar 5,5-5,9 persen, dari sebelumnya 5,9-6,2 persen. Bahkan di kuartal III-2013 ini diperkirakan kembali melambat atau minimal sama dengan di kuartal II-2013 sebesar 5,81 persen. Nilai tersebut lebih rendah dari pencapaian di kuartal I-2013 sebesar 6,01 persen.
"Perlambatan ekonomi ini sesungguhnya direncanakan. Bahasa medisnya, kita memasuki masa detoksifikasi dimana kolesterol jahat seperti inflasi dan defisit transaksi berjalan, kita bereskan," kata Ryan saat diskusi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ia menambahkan, sejauh ini detoksifikasi masalah perekonomian Indonesia belum selesai seperti rupiah yang masih tertekan dan indikasi makro ekonomi yang juga mengalami pelemahan. Padahal, pelemahan mata uang suatu negara ini memang sedang mencerminkan fundamental negara tersebut.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hari ini berdasarkan Bloomberg, mengalami pelemahan 0,13 persen menjadi Rp 11.488 per dollar AS dibanding perdagangan kemarin. Sementara secara bulanan mengalami kenaikan 0,7 persen (mtd) dan secara kalender mengalami pelemahan 16,8 persen (ytd).
"Indonesia memang mengalami dua penyakit kronis itu yang harus diselesaikan cepat atau lambat. Ini memang nanti akan berimplikasi ke kurs rupiah," jelasnya.
"Namun bagi investor asing yang masuk ke dalam negeri dan dia memproduksi bahan baku atau bahan setengah jadi di Indonesia demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, akan diberi insentif fiskal," jelasnya.
Sekadar catatan, pemerintah kembali merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun hanya sebesar 5,5-5,9 persen, dari sebelumnya 5,9-6,2 persen. Bahkan di kuartal III-2013 ini diperkirakan kembali melambat atau minimal sama dengan di kuartal II-2013 sebesar 5,81 persen. Nilai tersebut lebih rendah dari pencapaian di kuartal I-2013 sebesar 6,01 persen.
Analisis : Dapat kita analisiskan bahwa perekonomian ekonomi Indonesia sedang mengalami defisit dikarenakan karena naiknya mata uang dollar dan terjadinya inflasi (kenaikan harga)
Saat ini, pemerintah pun
sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di
antaranya individu yang memerlukan pinjaman valas ke luar negeri harus
lapor baik besaran maupun jatuh temponya. Di sisi lain, pemerintah juga
menaikkan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dalam rangka mengerem
impor.
Solusi yang dilakukan
pemerintah ini belum bisa dirasakan dalam jangka pendek. Sebab hal
tersebut memerlukan waktu untuk penerapannya secara menyeluruh ke semua
wilayah Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar