Sabtu, 09 November 2013

Tulisan Softskill 14 (Gara-gara Otonomi Daerah, Ekonomi RI Terpuruk)

Nama : Shakina Dwiandari
NPM  : 26211720
Kelas  : 3EB19

Tulisan Softskill Bahasa Indonesia 2

Gara-gara Otonomi Daerah, Ekonomi RI Terpuruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak era reformasi dimulai, telah membuat ekonomi Indonesia terpuruk.

Hal tersebut disebabkan karena berbagai kebijakan yang dipegang oleh setiap daerah dilakukan dengan sewenang-wenang.

"Setelah reformasi tahun 1998, demokrasi dan otonomi diterapkan, ekonomi Indonesia terpuruk. Kalau harusnya ekonomi tumbuh 8-9 persen, sekarang cuma 6-7 persen. Jadi 2 persen dikorbankan," ujar Sofjan dalam dalam Diskusi bertajuk "Pilkada dalam Konteks Otonomi Daerah" di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Pemimpin-pemimpin di daerah, lanjut Sofjan, sering membuat peraturan seenaknya yang menguntungkan pihaknya. Akibatnya, pengusaha dan rakyat pun menjadi pihak yang dirugikan.

"Peraturan daerah itu selalu dimanfaatkan, kalau mereka tidak suka dibuat seperti ini, kalau mereka tidak suka, dibuat seperti itu," lanjut Sofjan.

Sofjan pun membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Vietnam yang merdeka setelah Indonesia, ujar Sofjan, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indnesia.

"Negara kita ini terlalu sibuknya berdemokrasi, berotonomi, akibatnya gagal dalam mengurus ekonominya," jelas dia. 

Analisis : Menurut saya adanya otonomi daerah mengakibatkan gagal mengurus ekonomi. Masih banyak masyarakat di sekitar kita yang mengalami perekonomian tingkat rendah. Rumahnya kumuh, tinggal di daerah yang kurang layak dsb.

Solusinya tidaklah harus merombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Menurutnya, sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, perbaikan seperti pengetatan pengawasan, sistem otonomi masih bisa diperbaiki. Misalnya, 25.000 dari 27.000 peraturan daerah kita harusnya dicabut karena melanggar. Kita sudah laporkan itu ke pemerintah pusat, tapi sepertinya mereka tidak ada waktu untuk melakukan pengecekan. Pemerintah haruslah cepat tanggap dalam menghadapi persoalan tersebut karena jika dibiarkan akan berakibat fatal dan perekonomian di indonesia akan semakin terpuruk.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar