Nama : Shakina Dwiandari
NPM : 26211720
Kelas : 3EB19
TULISAN SOFTSKILL (Bahasa Indonesia)
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemasangan alat kendali bahan
bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan teknologi frekuensi radio
(radio frequency and identification/RFID) di wilayah DKI Jakarta telah
tuntas. Namun, implementasi sistem itu diperkirakan baru bisa
terealisasi bulan depan.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyampaikan hal itu, Kamis (17/10/2013), di Jakarta. Ali mengatakan, pemasangan RFID telah dilakukan di 266 SPBU di
DKI Jakarta. Namun, alat kendali itu belum difungsikan karena pihaknya
masih menguji coba keandalan sistem pengendalian itu.
Saat ini, sistem itu tengah diuji coba di 5 SPBU di DKI Jakarta, antara lain SPBU di Jalan Abdul Muis dan di daerah Kuningan. ”Kami ingin memastikan benar-benar bahwa sistem itu stabil, data terekam, dan kelancaran pengiriman data ke server,” ujarnya.
Namun, pemasangan label penanda RFID di kendaraan baru 2.500
unit. Padahal, jumlah kendaraan yang ditargetkan dipasangi label penanda
RFID sebanyak 10 juta kendaraan bermotor. Setelah pemasangan di
kendaraan, akan ada masa sosialisasi mengenai penerapan sistem itu
secara simultan selama tiga bulan. Selanjutnya pemasangan RFID dilakukan secara bertahap di semua
kendaraan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan
Barat, dan Kalimantan Timur.
Pola serupa juga akan diterapkan di daerah lain sehingga pertengahan 2014 sistem itu telah diterapkan di semua provinsi. Ali mengakui, implementasi sistem itu mundur dari jadwal.
Sebagaimana diketahui, semula sistem pengendalian BBM dengan teknologi
RFID direncanakan dilaksanakan di DKI Jakarta pada Juli lalu diikuti
daerah lain secara bertahap. Pemberlakuan sistem itu diundur menjadi
Oktober ini dan saat ini kembali ditunda realisasinya. ”Kami ingin memastikan dulu sistemnya berjalan dengan baik, baru dimulai secara masif,” ujarnya.
Namun, ia enggan menjawab mengenai implementasi rencana pembelian
BBM bersubsidi nontunai yang dilontarkan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral. Sebab, sejauh ini pihaknya kurang terlibat dalam
pembahasan rencana tersebut.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi
Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto
menilai, tidak ada integrasi kebijakan antara sistem pengendalian BBM,
teknologi, dan wacana kebijakan pembelian BBM nontunai.
”Tidak ada koordinasi yang baik di antara jajaran pemerintah
dalam kedua program kebijakan tersebut. Masing-masing institusi
penggagas dan pelaksana program tersebut seperti berjalan
sendiri-sendiri,” ujarnya. Pri Agung menambahkan, target pencapaian dan sasaran kedua program itu juga tidak sinkron satu sama lain.
Analisis :
Pemasangan RFID telah dilakukan di 266 SPBU di DKI Jakarta. Namun, alat
kendali itu belum difungsikan karena pihaknya masih menguji coba
keandalan sistem pengendalian itu.
Saat ini, sistem itu tengah diuji coba di 5 SPBU di DKI Jakarta, antara lain SPBU di Jalan Abdul Muis dan di daerah Kuningan.
Namun, pemasangan label penanda RFID di kendaraan baru 2.500 unit.
Padahal, jumlah kendaraan yang ditargetkan dipasangi label penanda RFID
sebanyak 10 juta kendaraan bermotor.
Selanjutnya pemasangan RFID dilakukan secara bertahap di semua kendaraan
di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Timur.
Tetapi target tersebut tidak sinkron satu sama lain oleh karena itu pemerintah belum mengeluarkan program tersebut dan sistem itu diperkirakan baru bisa terealisasi bulan depan. Tujuan kedua program tersebut, meskipun di atas kertas tampak
bagus, dalam implementasinya, seperti yang sudah-sudah, cenderung tidak
jelas
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/18/0725521/Sistem.Pengendalian.BBM.Kembali.Ditunda